Politik & Pemerintahan| Kanal Ketik - Ketik Biro Tapal Kuda

Kanal Politik & Pemerintahan:

ASAHAN 28 Jun 2024

Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI, Ini Harapan Bupati Asahan

JAKARTA 28 Jun 2024

ST MPR Digelar di Jakarta, Peringatan Proklamasi 17 Agustus Hybrid di IKN dan Jakarta

MADIUN 28 Jun 2024

Bawaslu Halsel Ungkap Alasan Kades Belum Bisa Ditindak Soal Dugaan Konsolidasi Politik

BANDAR LAMPUNG 28 Jun 2024

Wali Kota Bandar Lampung Sabet Tiga Penghargaan, Termasuk Bisnis Indonesia Social Responsibillity Awards 2024

BANGKALAN 28 Jun 2024

Hasil Hitung Ulang, PKS Raih Satu Kursi di Dapil 5 Bangkalan

SURABAYA 28 Jun 2024

Lantik 14 Kajari Baru, Kajati Jatim: Bentuk Evaluasi, Regenerasi dan Peningkatan Kinerja

BONDOWOSO 27 Jun 2024

Bawaslu Bondowoso Buka Posko Kawal Hak Pilih di 23 Kecamatan

Trending

@ketikmedia Saat ini belum ada regulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu terkait alat peraga kampanye. Dengan demikian penertiban terhadap baliho partai politik dilakukan dengan mengacu Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang. "Penertiban reklame tadi mengikuti perda yang ada sambol menunggu regulasi yang belum ditetapkan oleh KPU. Karena regulasi terkait kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye belum ada, maka dilimpahkan ke pemda," tambahnya. Prioritas penertiban baliho ialah yang mengganggu dan menutupi jalan, terletak di taman atau ruang terbuka hijau, ditempel menggunakan paku di pohon maupun tiang listrik, hingga menutupi rambu lalu lintas. "Itu semua (pelanggaran) sudah termasuk pada Perda nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Ini akan kita lakukan secara terus menerus sambil menunggu aturan dari KPU," ungkap Rahmat. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Malang, Iwan Sunaryo pun demikian. Baliho-baliho yang ditertibkan belum dapat dikatakan sebagai barang Pemilu. "Ini kan belum Pemilu dan tahapan kampanye belum dimulai. Bawaslu yang jelas menegakkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Memang calon peserta pemilu sudah ada, tapi mulai kampanyenya kan belum," ujar Iwan. Dengan demikian, jika baliho tersebut tak berizin maka menkadi kewenangan dari Pemerintah Kota Malang. Lain halnya jika memasuki masa kampanye, apabila ditemukan alat peraga yang menyalahi aturan maka sudah menjadi wewenang Bawaslu. "Masih barang reklame, urusannya dengan Pemda. Kalau memang ada reklame yang dianggap belum berizin, tentu kewenangan Pemda. Tapi kalau sudah mulai kampanye ada alat peraga yang tidak sesuai dengan PKPU dan tidak sesuai Perda maupun Perwal, itu baru wewenang Bawaslu," tuturnya. (*) Berita selengkapnya, klik link dibio Sumber: Ketik.co.id | Media Kolaborasi Indonesia. https://ketik.co.id/berita/satpol-pp-kota-malang-copot-paksa-baliho-parpol-tak-berizin #Balihoparpol #reklameparpol #SatpolPP #KotaMalang #partaipolitik #ketik #ketikmedia #beritaterkini #beritahariini #fyp #foryou #foryoupage #fypage ♬ suara asli - Ketik Media

Kanal Politik & Pemerintahan:

Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI, Ini Harapan Bupati Asahan

ST MPR Digelar di Jakarta, Peringatan Proklamasi 17 Agustus Hybrid di IKN dan Jakarta

Maidi Diusulkan Jadi Ketua Gerindra Kota Madiun

Stafsus Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada 2024

Ratusan Kiai NU Ikrar Dukung Gus Mujib Maju Pilbup Pasuruan

Bawaslu Halsel Ungkap Alasan Kades Belum Bisa Ditindak Soal Dugaan Konsolidasi Politik

Wali Kota Bandar Lampung Sabet Tiga Penghargaan, Termasuk Bisnis Indonesia Social Responsibillity Awards 2024

Hasil Hitung Ulang, PKS Raih Satu Kursi di Dapil 5 Bangkalan

Lantik 14 Kajari Baru, Kajati Jatim: Bentuk Evaluasi, Regenerasi dan Peningkatan Kinerja

Bawaslu Bondowoso Buka Posko Kawal Hak Pilih di 23 Kecamatan

Laman

About